Language : English Indonesian Filipino Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)
Find Us :    Facebook Icon Twitter Icon Gplus Icon Youtube Icon Linkedin Icon

Memahami Gratifikasi Untuk Cegah Praktek Suap

Mencegah Gratifikasi Yang Dapat Mengakibatkan Pratik Suap Dengan ISO 37001

Berbicara tentang Gratifikasi mungkin sebuah hal yang lumrah dinegara kita ini..tapi jangan salah jika gratifikasi bisa berujung praktik suap,  Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001 dapat mencegah timbulnya Gratifikasi yang menyebabkan praktik suap, pada suatu instansi atau perusahaan.

POSTER POWERApa Itu Gratifikasi ??

Gratifikasi adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara, yang meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

 

standardApa yang harus dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara bila menerima  gratifikasi ??

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Bila tidak maka akan dianggap suap,   namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima sudah melaporkan gratifikasi yang diterimanya

Gratifikasi yang dilaporkan tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Adapun beberapa contoh gratifikasi yang harus ditolak para Pejabat Negara ataua PNS adalah:

1. Pemberian tiket perjalanan dinas
2. Pemberian hadiah seperti mobil dan rumah
3. Pemberian hadiah saat pernikahan melampaui batas, seperti biaya event organizer atau konsumsi ditanggung pengusaha tertentu
4. Memberikan potongan harga khusus kepada pejabat negara atau PNS
5. Biaya ongkos naik haji
6. Pemberian hadiah ulang tahun
7. Pemberian uang ucapan terima kasih. Model paling banyak dalam bentuk mata uang dolar AS dengan alasan supaya ringkas.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan

  1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
  2. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
  3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
  4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:

  1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
  2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  3. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  6. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
  8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
  10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
  11. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
  12. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai,

Pemahaman dan persamaan persepsi tentang gratifikasi akan membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti suap ISO 37001

 

 

Untuk mengetahui info tentang training dan penerapan ISO 37001 anda dapat menghubungi

Worldwide Quality Assurance ( APAC ) :
Graha ISKA 5th Floor, Jl Pramuka Raya No. 165
Central Jakarta, 10570 Indonesia
Phone : +6221 – 4260769
Fax : +6221 – 4243523
Hotline/Whatsapp +628111496821
Email : jakarta@wqa-sea.com
www.wqa-apac.com

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Categories: artikel,ISO 37001

Tags:

Comments are closed